Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap Belanda disebabkan oleh tiga hal.

Nicolaas Pieneman – The Submission of Prince Dipo Negoro to General De Kock (Rijksmuseum Official)

Pertama, kekuatan kolonial sejak awal 1800-an berusaha menanamkan pengaruh di Jawa, khususnya pada pemerintahan kerajaan yang ada. Kebanyakan perilaku orang barat yang berusaha mengubah peraturan-peraturan yang berlaku di keraton mendapat banyak tentangan dari bangsawan istana. Selain itu, kekuasaaan para pangeran dan bangsawan administratif pribumi dikurangi dengan berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan.

Kedua, pertentangan politik yang dilandasi kepentingan pribadi dalam keraton semakin lama semakin meruncing. Pengangkatan Hamengkubuwono V yang masih kecil membawa banyak kepentingan pribadi dari Dewan Perwalian yang dibentuk. Pada tahun 1822 mulai terlihat dua kelompok dalam istana, kelompok pertama terdiri dari Ratu Ibu (ibunda Hamengkubuwono IV), ratu Kencono (ibunda Hamengkubuwono V), dan Patih Danuredja IV. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari Pangeran Diponegoro dan pamannya, Pangeran Mangkubumi.

Ketiga, beban rakyat akibat pemberlakuan pajak yang berlebihan mengakibatkan keadaan masyarakat semakin tertekan. Misalnya, pintu rumah dikenakan bea pacumpleng, pekarangan rumah dikenakan bea pengawang-awang, bahkan pajak jalan pun dikenakan bagi tiap orang yang melintas, termasuk barang bawaannya. Hal ini mengakibatkan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan tidak hanya dari elit istana, tetapi juga dari kalangan masyarakat pedesaan dan elit agama yang dirugikan dengan kebijakan kolonial.

Kronologi


Pada pertengahan tahun 1825, Belanda melalui Residen Smissaert
danPatih Danuredja IV merencanakan pembangunan jalan yang melewati tanah milikPangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa meminta izin terlebih dahulu. Hal ini kemudian memicu serangan Belanda ke Tegalrejo pada 20 Juli 1825 sebagai awal dari dimulainya Perang Jawa atau lebih dikenal sebagai Perang Diponegoro.

Kerugian dan Korban


Perang ini membawa kerugian yang cukup besar bagi Belanda, tercatat korban jiwa 8.000 pasukan Eropa dan 7.000 prajurit pribumi terbunuh di pihak Belanda,dengan kerugian materi 20 juta gulden.

Lokasi Perang


Perang Diponegoro ini berkobar sampai pelosok Jawa Tengah dan
sebagian Jawa Timur. Dukungan kepada Pangeran Diponegoro sendiri
berdatangan dari berbagai pihak, bangsawan, tokoh masyarakat, ulama, santri bahkan rakyat jelata. Menghadapi perlawanan ini, pihak kolonial Belanda mendapat banyak bantuan dari penguasa lokal di daerah. Perang yang dilancarkan meluas ke berbagai daerah, bukan hanya di Yogyakarta, tetapi meluas ke daerah Surakarta, Banyumas, Tegal, Pekalongan, Parakan, Wonosobo, Panjer Roma, Bagelen, Semarang, dan Rembang.

Pembagian Wilayah Bagelen Pasca Perang Diponegoro


Daerah Bagelen yang merupakan hamparan wilayah yang subur di Jawa Tengah bagian selatan antara Sungai Progo dan Sungai Donan sejak jaman dahulu kala merupakan kawasan yang dikenal sebagai wilayah yang masuk Kerajaan Galuh. Oleh karena itu, menurut Profesor Purbocaraka, wilayah tersebut disebut sebagai wilayah Pagaluhan dan kalau diartikan dalam bahasa Jawa, dinamakan Pagalihan. Dari nama Pagalihan ini lama-lama berubah menjadi Pagelen dan terakhir menjadi Bagelen. Wilayah Bagelen sekarang masuk wilayah Kabupaten Puworejo, Kebumen, dan sebagian Wonosobo.

Tentang Raden Adipati Cokronegoro Yang Pro Belanda


Di daerah Bagelen sendiri, muncul seorang tokoh yang bertugas sebagai penasehat pribadi Pangeran Kusumayuda, komandan pasukan Surakarta yang dikirim ke daerah Bagelen dan Banyumas untuk membantu pasukan Hindia Belanda menghadapi pasukan Diponegoro. Tokoh tersebut adalah Raden Ngabehi Resodiwiryo, seorang Mantri Gladak Surakarta. Raden Ngabehi Resodiwiryo dikirim dengan tugas menjadi penunjuk jalan di wilayah Bagelen serta ditugaskan untuk mengorganisasikan perlawanan setempat terhadap laskar Pangeran Diponegoro. Di daerah Bagelen, pengaruh Pangeran Diponegoro sangat kuat dan mendapat dukungan luas, sehingga penyusupan sering terjadi di sepanjang aliran Sungai Bogowonto dan membuat daerah ini bergejolak.


Raden Ngabehi Resodiwiryo berasal dari daerah Bagelen, dilahirkan di
desa Banyuurip, suatu tempat diantara Sungai Lerang dan Bogowonto, bagian tenggara Bagelen. Keluarganya telah mengabdikan diri sebagai pejabat, baik untuk kepentingan Kartasura/Mataram maupun Kasunanan Surakarta selama lima keturunan terus-menerus. Pada tahun 1828, Raden Ngabehi Resodiwiryo diangkat menjadi Tumenggung Brengkelan di samping tugasnya sebagai pembantu senopati (panglima perang). Kepadanya juga diserahkan pemerintahan atas tanah Surakarta yang terdapat di Bagelen. Sebagai wilayah Negaraagung, Bagelen berisi banyak tanah jabatan atau tanah lungguh yang diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing satuan lungguh seorang pejabat tidak terlalu besar dan jumlahnya tersebar.
Pada bulan Januari 1829, Pangeran Kusumayuda dikembalikan ke Surakarta karena timbul perselisihan antara dirinya dengan perwira Belanda.


Sehingga komando pasukan Jawa yang diperbantukan di pihak Belanda diserahkan kepada Raden Ngabehi Resodiwiryo yang bergelar Tumenggung Cokrojoyo di bawah pengawasan Kolonel Cleerens, komandan Belanda di wilayah Bagelen. Seiring dengan menjelang berakhirnya Perang Jawa, atas jasanya telah membantu menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro, maka pada tanggal 9 Juni 1830, Tumenggung Cokrojoyo atau Ngabehi Resodiwiryo diangkat sumpah sebagai Bupati Brengkelan. Baru pada 22 Agustus 1831, turunlah keputusan dari Gubernur Jenderal untuk mengangkat menjadi bupati dengan gelar Raden Adipati Cokronegoro I.


Nama Raden Adipati Cokronegoro sering kurang mendapat perhatian di
kalangan sejarawan lokal dan nasional sendiri. Hal ini dikarenakan keputusannya yang lebih memilih untuk memerangi Pangeran Diponegoro. Keputusan ini mungkin kurang populer di masa kini. Banyak pihak yang mengecilkan peran serta menganggap penulisan tentang riwayat Raden Adipati Cokronegoro bersifat kolonial sentries. Bahkan di Kabupaten Purworejo sendiri yang notabene merupakan wilayah Bagelen, penentuan hari jadi pun tidak menggunakan tanggal dimana Raden Adipati Cokronegoro diangkat menjadi bupati karena dianggap bersifat Belanda sentries. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji keterlibatan Raden Adipati Cokronegoro dalam melawan pasukan Pangeran Diponegoro di Bagelen dikarenakan besarnya pengaruh yang ditimbulkan bagi masyarakat Bagelen sampai saat ini. Selain itu perlu adanya penulisan sejarah yang lebih obyektif dari perlawanan Raden Adipati Cokronegoro terhadap pasukan Pangeran Diponegoro di Bagelen (1825-1830).

Contributor
Comments to: Perlawanan Pangeran Diponegoro Melawan Belanda dan Pribumi Pro Belanda

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: